Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Kreatif: Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan essential AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
Dari perspektif makroekonomi, peningkatan jumlah wisatawan kapal pesiar akan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali melalui peningkatan penerimaan daerah, baik dari pajak maupun kontribusi sektor pariwisata lainnya.
Dengan justifikasi melawan paham komunisme yang mengancam kedaulatan ideologi negara, keamanan dan ketahanan nasional, Presiden Soeharto melucuti agen-agen Badan Pusat Intilijen di bawah kendali militer dengan membentuk Badan Kooordinasi Intelijen (BAKIN) pada 22 Mei 1967 yang langsung berada di bawah kendalinya dan berfungsi mengendalikan simpul-simpul intelijen pada divisi militer dan institusi sipil.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
Print Sebuah komisi di parlemen Perancis yang melangsungkan penyelidikan atas serangan teror maut tahun lalu di Paris menyerukan pembentukan badan tunggal anti-terorisme nasional.
two. In February 2018, Home Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation aimed toward screening research assignments which were considered to get “destructive impacts” around the place in an about-experience that came only several hours immediately after he experienced defended the regulation. Issued on January 17, 2018, Home Ministry Regulation No. 3/2018 to the study information and facts letter (SKP) allowed authorities to assess the “likely negative impacts” of a particular analysis job, a system that resembled the Environmental Influence Investigation (Amdal) need for businesses that might damage the natural environment.
In addition, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Firm beneath the Regulation No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful attempts linked to Papuans’ rights to self-dedication and independence, because the Law criminalizes those that ‘spread words, attitudes or actions, writing, or Display screen Using the aim of inciting a person or team of folks to dedicate violence or threats of violence’.
The public trauma from remarkable intelligence ‘powers’—Specifically navy intelligence—allowing Charge of the public sphere situs web plus the political program has not entirely disappeared but. In a country which has knowledgeable 32 a long time of authoritarian in the Orde Baru (New Purchase) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence components in authorities agencies and ministries remains an important difficulty.